Papua Berhak Merdeka

Belumtitik.com – Papua memang tak pernah sepi dari pemberitaan dan kisah memilukan selalu terselip di antara pemberitaan itu. Negeri kaya sumber daya alam yang berjasa atas gedung-gedung mewah di Jakarta itu, hingga kini belum merasakan apa yang namanya negara demokrasi.

Sebut saja kasus kelaparan dan kedinginan yang dialami pengungsi di Nduga yang mengakibatkan 182 orang rakyat sipil meninggal dunia. 113 di antaranya perempuan, dan anak-anak.

Kisah penangkapan warga Papua masih saja terjadi, tuduhan makar ketika menyuarakan aspirasi seolah jauh dari kata kebebasan berpendapat. Februari silam (2019) 7 warga Papua didakwa melakukan makar.

Padahal Presiden Jokowi pernah berjanji akan membebaskan tapol selama era kepemimpinannya, namun yang terjadi malah sebaliknya, tapol terus bertambah hingga saat ini (46 orang mendekam dalam penjara). Artinya, janji manis yang belum direalisasikan adalah cikal-bakal lahirnya krisis kepercayaan.

Menurut mantan tapol (Felip Karma) di media massa, seseorang bisa ditangkap jika berbicara soal keinginan merdeka. Mereka akan dibawa polisi ke penjara, ditahan dan dijerat hukuman bertahun-tahun.

Jika hal itu benar, maka demokrasi yang diagungkan para elite politik Indonesia selama ini hanyalah dongeng atau mitos. Bagaimana mungkin negara demokrasi masih senang menangkap warga negaranya yang berpendapat.

Bisa jadi, negara demokrasi adalah dongeng agar rakyat seolah-olah memiliki ‘pesta’ setiap lima tahun. Agar rakyat hanya boleh gusar melalui media sosial, hanya boleh gusar melalui puisi dan syair. Agar rakyat tidak bertindak di luar mekanisme yang sudah disusun oligarki. 

Rakyat Papua berhak merdeka. Setidaknya berikan mereka hak merdeka dalam berpendapat. Mengapa alergi dengan kata ‘merdeka’, bukankah Indonesia telah berikrar bahwa kemerdekaan ialah hak setiap bangsa.

Mengapa memilih jalan pertumpahan darah. Sesama manusia yang memiliki anak-istri, harus saling membunuh karena kepentingan segelintir orang. TNI/Polri punya hak untuk hidup tenang, tidak membunuh dan dibunuh oleh kerakusan segelintir orang.

Ada mekanisme demokratis yang dapat ditempuh pemerintah pusat. Mekanisme yang pasti disetujui TNI/Polri, rakyat Papua, dan dunia internasional. Jajak pendapat dengan opsi (merdeka dari Indonesia) atau (tetap bersama Indonesia), mekanisme ini dapat menjadi solusi.

Mekanisme demokratis itu dapat difasilitasi PBB atau ASEAN, biarkan rakyat Papua mendapatkan hak mereka. Saya yakin rakyat Papua akan memilih dengan bijaksana.

Pemerintah pusat harus percaya diri. Selama ini telah melakukan perubahan besar di Papua, setidaknya hal itu sering kita dengar. Pembangunan ini dan itu, kebijakan ini dan itu, yang artinya rakyat Papua cukup bahagia bersama Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaan jajak pendapat dengan dua opsi itu tidak perlu ditakutkan pemerintah pusat. Jika merasa telah membangun Papua, pastilah hasil jajak pendapat tidak akan sama dengan Timor Leste.

Kalaupun jajak pendapat dirasa bukan solusi, pendekatan militer juga bukan cara cerdas namun cara malas berpikir. Cara tidak simpatik dalam merespon perbedaan, kritik, maupun keinginan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Keinginan warga Papua memisahkan diri dari Indonesia pastilah ada sebabnya. Mengevaluasi diri merupakan jalan yang harus ditempuh. Sudahkah selama ini pemerintah pusat menjalankan kewajibannya dengan benar.

Tak perlulah memuntahkan timah panas yang dibeli dari hasil bumi Papua, Kalaupun ada kelompok bersenjata yang memuntahkan timah atau panah kepada TNI/Polri pastilah mereka punya alasan kuat.

Bukankah pada 2 Agustus 1969 pemerintah Indonesia mengadakan referendum di tanah Irian (Papua). Pada saat itu dimenangkan oleh mereka yang menginginkan Papua bersama Indonesia.

Itu artinya sudah puluhan tahun Papua bersama Indonesia. Mereka pastinya lebih bahagia bersama Indonesia jika mereka diberikan kemerdekaan berpendapat, tak salah jika referendum kembali dilaksanakan.

Rakyat Papua berhak merdeka sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45. Biarkan mereka menentukan masa depannya, tetap bersama Indonesia atau menjadi negara baru.

Selama ini dana otonomi khusus yang diberikan kepada Papua cukup besar, namun konflik tak kunjung reda. Pemerintah pusat sebaiknya menggunakan strategi baru, strategi yang lebih demokratis. Berikan hak mereka (rakyat Papua) sebagai manusia.

Selama ini pemerintah pusat telah diberikan kesempatan untuk ‘memacari’ Papua, namun ‘pernikahan’ yang diharapkan tak kunjung datang. Artinya hubungan Papua-Indonesia harus diselesaikan secara adil, dan referendum salah satu solusi yang paling logis.

Sudahi militeristik yang hanya menambah daftar korban jiwa, baik dari rakyat Papua maupun TNI/Polri. Wilayah Indonesia terlalu luas untuk diurus oleh orang-orang yang berpikiran sempit.

- Advertisement -
Don Zakiyamani
Penikmat Kopi Senja

Terbaru

Salat Bukan Agama

Ketika perdebatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, budayawan, sastrawan, wartawan, hingga agamawan. Pada akhir-akhir ini, menarik untuk...

Selama Pandemi Corona, Yang Kaya Menjadi Makin Kaya

Belumtitik.com - Ketika menyerang, virus corona tidak mengenal kaya-miskin, semua kalangan bisa terinfeksi. Tapi dampak ekonominya berbeda. Selama krisis corona, mereka yang...

Sains, Filsafat, Agama

Perdebatan “menghadap-hadapkan” agama, filsafat, dan sains sebagai semacam “perselisihan paradigma” berisiko menghadapi problem trilema (dilema namun menyangkut tiga aspek).

Fadli Zon Ingatkan Jokowi Soal Utang BUMN

Belumtitik.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998,...

Terkait

Salat Bukan Agama

Ketika perdebatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, budayawan, sastrawan, wartawan, hingga agamawan. Pada akhir-akhir ini, menarik untuk...

Selama Pandemi Corona, Yang Kaya Menjadi Makin Kaya

Belumtitik.com - Ketika menyerang, virus corona tidak mengenal kaya-miskin, semua kalangan bisa terinfeksi. Tapi dampak ekonominya berbeda. Selama krisis corona, mereka yang...

Sains, Filsafat, Agama

Perdebatan “menghadap-hadapkan” agama, filsafat, dan sains sebagai semacam “perselisihan paradigma” berisiko menghadapi problem trilema (dilema namun menyangkut tiga aspek).

Fadli Zon Ingatkan Jokowi Soal Utang BUMN

Belumtitik.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998,...
iklan

Leave a Reply