Eksistensi Ilmu Sosial-Politik dalam Pembangunan Kontemporer

Eksistensi Ilmu sosial-politik masih dipandang sebelah mata atau diadopsi setengah hati. Sejatinya bidang keilmuan ini harus menjadi bagian integral dari pembangunan secara komprehensif.

Manusia merupakan lokus pembangunan. Stiglitz (2007) melihat bahwa pada dasarnya pembangunan harus mengacu pada transformasi kehidupan manusia, bukan sekedar transformasi ekonomi. Karena itu, manusia harus menjadi titik pusat pembangunan, termasuk dalam proses dan output pembangunan suatu kawasan atau daerah.

Penekanan yang hanya pada output, dan mengabaikan proses, terbukti paradoks di berbagai konteks pembanguan, Inilah yang melatari pentingnya kontribusi ilmu sosial-politik dalam setiap proses pembangunan.

Banyak pihak, mulai dari pribadi pakar dan praktisi hingga institusi pada tataran lokal, nasional dan bahkan lembaga internasional seperti United Nations Development Program (UNDP) melihat bahwa sustainable development pada dasarnya bermuara pada manusia.

Karena itu, manusia harus menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Sayangnya, propaganda pentingnya kualitas manusia yang mengemuka, seringkali absen dalam realita.

Pembangunan yang berwajah kesejahteraan sosial (social welafare) dan keadilan sosial (social justice) yang memposisikan manusia sebagai sentra seringkali paradoks dengan idealisasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (economic growth and development) (Dillon, 2012). Ini melatari fundasi dan takaran pembangunan yang lazimnya terbatas atau terfokus pada variabel ”fisik“ tertentu saja.

Realita Kehidupan dan Pembangunan

Realita pembangunan dalam kehidupan kita melingkupi banyak variabel yang kompleks. Kompleksitas ini lazimnya disebabkan banyak variabel ’non fisik’, tidak bisa dengan menggunakan ukuran linear dan sistematik.

Kompleksitas masalah ini terjadi agaknya karena kontribusi atau eksistensi ilmu sosial-politik dalam pembangunan, dari hulu (perencanaan) hingga ke hilir (implementasi), masih dianggap sebatas pelengkap atau hanya difungsikan kalau sudah terjadi ekses dari pembangunan.

Eksistensi Ilmu sosial-politik masih dipandang sebelah mata atau diadopsi setengah hati. Sejatinya bidang keilmuan ini harus menjadi bagian integral dari pembangunan secara komprehensif.

Sejauh ini kalaupun ada yang diintegrasikan dalam sektor pembangunan tertentu, bidang keilmuan ini justru cendrung terkooptasi untuk ’membenarkan’ konsep dan prilaku pembangunan yang dilaksanakan.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa eksistensi ilmu sosial-politik dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk ’ketertinggalan’ atau karakteristik bidang keilmuan ini yang ditengarai ’lamban’ dalam mengikuti dinamika pembangunan kontemporer yang melaju begitu cepat di samping karena variabel sosial-politik yang tidak mudah diukur-timbang dengan instrumen seperti lazimnya dalam bidang keilmuan esakta.

Akibatnya, sebagian ilmuan, terutama ilmuan esakta, ada yang melihat bahwa ilmu sosial-politik belum dapat dikatagorikan sebagai ilmu dalam pengertian yang sepenuhnya (Dalen, 1983).

Pandangan ini berimbas pada eksistensi kehidupan ilmuan sosial-politik yang dianggap mudah terkontaminasi, terlalu diorganisasikan, spasmodik, simpel, dan dipengaruhi kuat oleh perspektif para ekonom yang dianggap lebih ’terukur’ (Hadiz & Dhakidae, 2005).

Padahal, kehidupan manusia dengan semua proses pembangunan yang dijalankan selalu saja tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan sistemik, yaitu pendekatan yang menekankan keterkaitan suatu bidang keilmuan dengan yang lain.

Karena itu pula dalam pengembangan keilmuan sekarang semakin banyak melahirkan ilmu yang lintas bidang yang tidak dikotomik dan ekstrem memisahkan keilmuan esakta dan keilmuan sosial-politik.

Pemadam Kebakaran

Terlepas dari persoalan dan beda pandangan di atas, dalam banyak hal, bidang keilmuan sosial-politik memang masih berperan atau ’diperankan’ sebagai ’pemadam kebakaran’ dari ekses pembangunan.

Kondisi ini tentu berkaitan dengan, atau dipicu-pacu, paradigma pembangunan yang kita anut, di samping karena kurangnya self-confidence ilmuan sosial-politik itu sendiri.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa eksistensi bidang keilmuan sosial-politik terpinggirkan bergayut, sedikit banyaknya, dengan self-confidence para ilmuannya.

Seandainya ilmuan sosial-politik lebih percaya diri dan publik menyadari bahwa paradigma pembangunan yang ’hanya’ menggunakan perspektif keilmuan esakta yang cendrung berujung pada pembangunan ekonomi seperti yang kita alami selama ini, posisi bidang keilmuan sosial-politik menjadi lebih menggelitik.

Jadi, menjadi tugas ilmuan sosial-politik untuk mendidik publik bahwa ekses sistemik dalam berbagai lini kehidupan kekinian membutuhkan kontribusi keilmuan yang digeluti mereka secara kontinu.

Betapa banyak kasus di tanah air yang berkaitan dengan konflik, teror, ide dan/atau aksi terorisme, social jealousy, atau aneka bentuk masalah sosial-politik lainnya yang dipicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan, justru karena bidang keilmuan sosial-politik tidak mendapat tempat secara proporsional dari sejak awal.

Tapi, begitu terjadi ekses pembangunan seperti timbulnya kasus atau masalah sosial-politik, barulah ilmuan bidang ini diundang untuk berkontribusi, bahkan diminta untuk ’bertanggung jawab’.

Padahal, kalau dari sejak dini bidang keilmuan ini, dan para ilmuannya, dintegrasikan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan secara sistemik, berbagai persoalan sosial-politik yang mengemuka, kalaupun tak dapat dihilangkan, dapat dikurangi secara signifikan.

Pembangunan, khususnya dalam suatu kawasan atau daerah, misalnya, bersifat spesifik, dengan beragam kompleksitas sosial-politik, tergantung pada konteks daerah yang bersangkutan.

Begitu spesifiknya, karena itu, dibutuhkan pendekatan penanganan yang khusus pula, terutama dalam memahami kebutuhan dan dinamika masyarakat yang bersangkutan.

Pendekatan beserta strategi yang disusun secara nasional dan bertakaran luas seringkali tidak dapat digunakan secara mutlak untuk semua kawasan atau daerah.

Kegagalan atau munculnya ekses lazimnya karena pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan paradigma dan strategi yang sama yang telah dirancang secara nasional. Juga, kegagalan bisa terjadi karena program pembangunan tidak didekati dengan basis keilmuan sosial-politik yang dapat mengelaborasi secara jelas dan tepat tentang fenomena pembangunan suatu kawasan atau daerah (Sugihen, 2006).

Karena itu, pembangunan yang memposisikan ilmu sosial-politik sebagai ’pemadam kebakaran’ ditilik sebagai pendekatan yang keliru.

Orientasi pembangunan konvensional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, yang diyakini berdampak positif secara otomatis dari economic growth terhadap pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, penghapusan social jealousy, perlindungan dan jaminan sosial, dan lain sebagainya sejauh ini tidak terbukti.

Masalah semacam ini tidak dapat terselesaikan dengan serta-merta, meski pertumbuhan ekonomi masyarakat tinggi, tanpa ada komitmen dan program yang pro poor, dan pro people, sistemik, dan berkelanjutan.

Sensitivitas Sosial-politik

Sensitivitas terhadap masalah pembangunan umumnya terbentuk jika bidang keilmuan sosial-politik, dengan komitmen para ilmuannya, mengisi atau mewarnai setiap kebijakan pembangunan namum ia tidak terkooptasi oleh kepentingan sesaat.

Mendalami masalah dan mengkontruksikan agenda sosial-politik pembangunan suatu kawasan atau daerah, memang kompleks. Ini berbeda dengan bidang kajian keilmuan esakta, yang biasanya lebih mudah dalam mendeteksi gejala yang bersifat fisik.

Dalam bidang ilmu sosial-politik, meskipun dapat juga mendeteksi kharakteristik dari fenomena yang bersifat fisik, dibutuhkan insight atau elaborasi yang lebih dalam (meaningful) agar mampu menerangkan fenomena tersebut secara sarat makna (Dalen, 1983).

Di samping itu, temuan ilmu sosial-politik, tidak sebagaimana temuan ilmu esakta yang seringkali dapat diulang-generalisasikan, bersifat unik dan tidak dapat diulang-replikasikan.

Inilah alasan mengapa perencanaan pembangunan suatu kawasan atau daerah selalu membutuhkan pandangan ilmuan, atau ilmu, sosial-politik.

Dengan demikian, kontribusi atau eksistensi ilmu sosial-politik menjadi penting dalam menyukseskan pembangunan suatu kawasan atau daerah yang sifatnya spesifik atau unik.

Karena itu pula, sejatinya, tidak seperti dalam paradigma pembangunan tempoe doeloe, peran pakar dalam bidang keilmuan sosial-politik haruslah inherent dalam proses pembangunan dari hulu hingga ke hilir.

Posisi ilmu dan ilmuan ini yang demikian memungkinkan interpretasi fenomena sosial dilakukan secara tepat dan benar berkaitan langsung dengan kesuksesan suatu pembangunan.

Dari kajian literatur ditemukan bahwa interpretasi terhadap suatu fenomena sosial-politik, ’hanya’ bermakna jika berada dalam konteks budaya dari interpretasi itu sendiri (Daud, 2000).

Karena itu, dari sejak awal peran insiders sosial-politik yang bersangkutan menentukan pembangunan suatu kawasan atau daerah. Karena itu pula, kalangan terdidik dari masyarakat daerah yang bersangkutan diyakini lebih memahami masalah disamping memiliki tanggung jawab moral dan sense of belonging.

Menjadi aneh, karena itu, jika dalam proses pembangunan suatu daerah temuan/masukan asing (outsiders of the culture) lebih dipercaya daripada insiders of the culture.

Yang menjadi masalah dalam konteks penguatan eksistensi keilmuan sosial-politik adalah bagaimana agar para ilmuannya tidak tejebak dalam memanipulasi, merekayasa, atau membuat laporan penelitian atau kajian sekedar untuk memenuhi selera, atau membuat senang para pendana penelitian mereka (Magetsari, 2011).

Jika ini terjadi, maka bidang keilmuan sosial-politik dengan mudah dapat terkooptasi. Hadiz and Dhakidae (2005) melihat bahwa kontribusi ilmu sosial-politik justru semakin signifikan jika eksistensi bidang keilmuan ini tidak terkooptasi, atau independen, dari pengaruh kekuasaan atau ’kepentingan’ pembangunan yang terlalu pragmatis.

Tantangan ilmuan sosial-politik dalam menghadapi realita sosial-politik suatu daerah yaitu bagaimana berhadapan dengan kebutuhan yang begitu pragmatis yang terkadang dapat melencengkan integritas keilmuannya.

Adanya sejumlah hasil penelitian yang begitu saja membuat laporan yang menyenangkan pemerintah; misalnya, jika terjadi ekses, yang menjadi kambing hitam (scapegoat) justru ilmu dan ilmuan sosial-politik sendiri.

Begitu juga dengan maraknya penelitian atau survei menjelang pemilihan kepala daerah yang cendrung atau mutlak ’memenangkan’ pendana, dan dengan cara melupakan etika, merupakan praktik yang dapat mendegradasikan bidang keilmuan ini baik untuk pengembangannya maupun bagi penguatan trust masyarakat akan kontribusi ilmu sosial-politik terhadap kebutuhan nyata.

Hanya dengan memahami tantangan ini baru eksistensi ilmu dan ilmuan sosial-politik dalam pembangunan kontemporer menjadi lebih sarat makna. Hanya dengan kejujuran intelektual ini pula barulah pembangunan suatu kawasan atau daerah dapat terwujud.

- Advertisement -
Dr. Darni M. Daud
mantan Rektor dan Professor Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Terbaru

Salat Bukan Agama

Ketika perdebatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, budayawan, sastrawan, wartawan, hingga agamawan. Pada akhir-akhir ini, menarik untuk...

Selama Pandemi Corona, Yang Kaya Menjadi Makin Kaya

Belumtitik.com - Ketika menyerang, virus corona tidak mengenal kaya-miskin, semua kalangan bisa terinfeksi. Tapi dampak ekonominya berbeda. Selama krisis corona, mereka yang...

Sains, Filsafat, Agama

Perdebatan “menghadap-hadapkan” agama, filsafat, dan sains sebagai semacam “perselisihan paradigma” berisiko menghadapi problem trilema (dilema namun menyangkut tiga aspek).

Fadli Zon Ingatkan Jokowi Soal Utang BUMN

Belumtitik.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998,...

Terkait

Salat Bukan Agama

Ketika perdebatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, budayawan, sastrawan, wartawan, hingga agamawan. Pada akhir-akhir ini, menarik untuk...

Selama Pandemi Corona, Yang Kaya Menjadi Makin Kaya

Belumtitik.com - Ketika menyerang, virus corona tidak mengenal kaya-miskin, semua kalangan bisa terinfeksi. Tapi dampak ekonominya berbeda. Selama krisis corona, mereka yang...

Sains, Filsafat, Agama

Perdebatan “menghadap-hadapkan” agama, filsafat, dan sains sebagai semacam “perselisihan paradigma” berisiko menghadapi problem trilema (dilema namun menyangkut tiga aspek).

Fadli Zon Ingatkan Jokowi Soal Utang BUMN

Belumtitik.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998,...
iklan

Leave a Reply